KETUM PWRI : " BERANTAS TAMBANG ILLEGAL JANGAN TEBANG PILIH"

TOBOALI - Terkait maraknya Aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di daerah kubu dan sekitarnya membuat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan(Pemkab Basel) seperti kehilangan wibawa.

Pemerhati Kebijakan Publik, Supriyadi Jamhir mengatakan  penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dulu sempat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Bangka Selatan ketegasannya sangat bertolak belakang terhadap aktifitas TI Apung yang justru sangat merusak lingkungan serta tidak memberi kontribusi sama sekali terhadap PAD Bangka Selatan.

"Kasatpol PP Bangka Selatan itu seorang Letnan Kolonel. Tentunya Pemkab Basel memiliki alasan untuk hal ini ", Ujar supriyadi, senin(22/5).

Sementara itu, Suriyanto PD,SH,MH. Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia(PWRI) ketika dimintai pendapat terkait maraknya penambangan illegal di Provinsi Bangka Belitung menyatakan aparat dan Pemerintah Daerah harus terbuka dan tidak tebang pilih.

"Penambangan illegal apa bisa jalan bila tidak dibekingi. Semua pihak harus bicara terbuka, jujur dan terang benderang. Jangan rakyat kecil di penjara sedangkan penjarah tambang besar besaran dibiarkan. ada apa dengan aparat dan pemerintah yang ada di Provinsi  Babel?", Ujar Suriyanto ketika dihubungi mediapembaharuan.com via massanger, senin(22/5).